Dialog interaktif bersama Pejabat KEMENLU RI Jakarta

kemenlu@fb@@

Dialog interaktif bersama pejabat KEMENLU RI Jakarta

Kampanye Penyadaran Publik

(Public Awareness Campaign)

Program Siaran Radio

Hari/tgl                         : Sabtu, 5 Maret 2016

Waktu                          : Pukul 14.00 s.d. 15.00 WIB

Tempat                        : Studio Radio Kusuma FM 99,4 Cilacap

Narasumber                :

1. Bpk. Didik Eko Pujianto, Pejabat Fungsional, Direktorat

Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri RI

2. Sdr. Yulius Mada Kaka, Kepala Seksi Bantuan Kemanusiaan, Direktorat

Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri

PIC                    : Sdr. Yulius Mada Kaka

Materi/Isu       : “Anak Buah Kapal, Siapa yang Melindungi”

Summary

Sesuai dengan Rencana Kegiatan Kampanye Penyadaran Publik (Public Awareness Campaign/PAC) Tahun 2016, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI akan melakukan diseminasi informasi terkait isu-isu perlindungan WNI dan BHI melalui wawancara di radio dan media cetak di berbagai daerah di Indonesia. Pacitan dipilih sebagai salah satu lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa kabupaten ini merupakan salah satu daerah asal WNI/TKI.

Sejak tahun 2014, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI menetapkan program Public Awareness Campaign (PAC) sebagai salah satu prioritas. Melalui program tersebut, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI berupaya untuk memaksimalkan berbagai media untuk pencapaian yang lebih baik di bidang public relations. Dengan memanfaatkan Radio Kusuma RRI 99,4 sebagai salah satu sarana dimaksud, diharapkan dapat memaksimalkan penyebaran informasi seputar perlindungan WNI di luar negeri, khususnya WNI yang paling rentan seperti tenaga kerja Indonesia (TKI) dan anak buah kapal (ABK).

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan RI, Indonesia merupakan penyumbang pekerja maritim terbesar ketiga di dunia. Berdasarkan data Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri, jumlah WNI ABK di luar negeri per akhir Februari 2016 mencapai 6.771 orang atau diperkirakan sebesar 0,25 % dari jumlah total TKI di luar negeri yang diperkirakan berjumlah 2.745.002 orang. Namun, demikian, sesuai data dari Perwakilan RI di seluruh dunia, jumlah ABK Indonesia di luar negeri mencapai angka 11.787 orang[1]. ABK Indonesia tersebar di sejulah kawasan utama, seperti Amerika Utara dan Tengah, Asia Timur dan Tenggara, Aeropa Timur dan Tengah, Oceanic, Eropa Barat, Amerika Selatan, Timur Tengah Afrika dan Eropa Timur dan Tengah. Mereka bekerja di berbagai jenis kapal asing mulai dari kapal pesiar mewah, kapal kargo, kapal tanker, hingga kapal penangkap ikan. diperkirakan sebagaian besar bekerja di kapal penangkap ikan. Meskipun jumlahnya jauh lebih kecil dari TKI sektor domestik, penempatan ABK di luar negeri memiliki kompleksitas permasalahan tersendiri.

puluhan ribu WNI yang bekerja di berbagai kapal berbendera asing dengan 80 persen merupakan ABK di kapal penangkap ikan. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI sejak tahun 2012 hingga saat ini telah menangani lebih dari 3.875 kasus ABK dengan tren kuantitas dan kualitas kasus yang meningkat dan kompleks, seperti gaji tidak dibayar, penelantaran, jam kerja yang panjang dan permasalahan lainnya yang terus berkembang dan kian mengarah pada jenis-jenis eskploitasi yang tertuang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Namun merespon permasalahan tersebut, upaya dan langkah perlindungan terhadap ABK dinilai berbagai pihak masih berjalan lambat, tidak terarah, tidak sinergis, dan tidak solutif.

Patut disyukuri bahwa masalah yang dialami ABK WNI di luar negeri dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan yang drastis seiring dengan berbagai upaya desiminasi informasi dan perlindungan yang diberikan Pemerintah. Sebagai contoh, jumlah kasus ABK yang ditangani negara pada tahun 2014 672 kasus, jumlah kasus tersebut mengalmi penurunan pada tahun 2015 yang berada pada kisaran angka 479 kasus.

Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah agar publik secara umum mendapat informasi mengenai dinamika permasalahan yang dihadapi WNI/ABK di luar negeri dan bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan Pemerintah RI. Dengan tingkat pemahaman publik yang lebih baik, maka isu perlindungan WNI di luar tidak mudah menjadi bola liar dan berubah menjadi isu sensitif yang justru akan memberikan kontribusi negatif bagi upaya perlindungan WNI yang lebih baik. mdy

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *